Bagaimana Cara Pemerintah Daerah dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah? Ini Jawabannya!

Dalam pelajaran ekonomi kelas XI, terdapat materi mengenai APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi. Salah satu hal yang dibahas adalah persoalan mengenai bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah? Untuk itu, artikel berikut akan menguraikan jawaban beserta penjelasannya:

Soal

Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah?

A. Memberikan laporan kepada DPRD setiap triwulan dan ketika tahun anggaran berakhir.

B. Tertutup mengenai segala jenis informasi, baik pada DPRD maupun masyarakat luas.

C. Tidak mengimplementasikan sistem akuntabilitas dan lalai terhadap pengawasan.

D. Menolak keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

E. Mengevaluasi keuangan daerah tanpa perbaikan yang berkelanjutan.

Jawaban

Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Memberikan laporan kepada DPRD setiap rentang waktu triwulan dan akhir tahun anggaran adalah hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Laporan yang diberikan harus sesuai dengan DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) dan DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah). Selain kedua hal tersebut, laporan juga harus sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), serta SKO (Surat Keputusan Otorisasi).

Instansi pemerintahan seperti DPRD serta BPK adalah lembaga yang bertindak mengawasi pemerintah daerah secara eksternal. Untuk pengawasan internal, yang bertugas melakukan pengawasan adalah pemerintah daerah itu sendiri melalui instansi dan jajaran yang ada di dalamnya.

Penjelasan

Mengapa pemerintah daerah wajib melaporkan kondisi keuangan daerahnya? Itu karena APBD berasal dari berbagai sumber. Selain pendapatan daerah yang sah, ada Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi, pajak, pendapatan asli, serta hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Ada juga Dana Perimbangan yang berisi dana hasil bagi pajak/bukan pajak, alokasi umum dan khusus. Selain memberikan laporan rutin pada pengawas, ada sejumlah hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara efektif.

• Menggunakan dan menerapkan sistem akuntansi yang baik serta benar. Penerapan sistemnya meliputi pelaporan keuangan secara rutin dan ketat, pengawasan pengelolaan keuangan, serta pengendalian penggunaan anggaran. Jika diterapkan dengan baik, kondisi keuangan akan efektif dan transparan.
• Mempunyai tim ahli keuangan berkompetensi. Tidak hanya kompeten, tim juga harus berpengalaman. Tim ini terdiri dari orang-orang berkeahlian di bidang akuntansi, pengelolaan keuangan publik, serta perpajakan. Tim ahli akan memastikan keuangan daerah dikelola dengan efektif.
• Rutin melakukan audit internal dan eksternal. Audit ini berfungsi untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan on track. Audit internal dilakukan oleh pihak pribadi, sedangkan audit eksternal adalah pihak independen yang berkompeten.
• Meningkatkan partisipasi publik dan transparansi keuangan. Caranya dengan mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka dan berkala, sehingga public/masyarakat tahu kebenarannya. Hal ini memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan public. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi keuangan daerah.
• Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan, pihak yang berkompeten di bagian keuangan, dan pihak swasta dapat menjadi pilihan. Dukungan serta saran yang bermanfaat dapat diperoleh dari hubungan ini.

Dengan memahami bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah, siswa-siswi memiliki bayangan bagaimanakah sistem keuangan pemerintah yang sehat. Jadi, jika keadaan keuangan pemerintah mulai tak sehat, siswa-siswi sudah tahu bagaimana ciri-cirinya.