Pendidikan

Apa Tindak Lanjut Suatu Peristiwa sebagai Wujud Integrasi Nasional?

Saat ini penting bagi siswa dalam memahami soal dengan pembahasan yang menyeluruh tentang wawasan kenegaraan. Dalam mengelola kemajemukan masyarakat perlu adanya tindakan lanjut yakni mengarahkan ke integrasi nasional. Indonesia mengalami sejarah yang mendukung terhadap terwujudnya negara kesatuan republik Indonesia, berikut ini yang tidak termasuk peristiwa yang mendukung terhadap terwujudnya proses integrasi nasional di Indonesia ialah materi yang penting dipahami. Simak selengkapnya, sebagai berikut.

Pertanyaan

Dalam mengelola kemajemukan masyarakat perlu adanya tindakan lanjut yakni mengarahkan ke integrasi nasional. Indonesia mengalami sejarah yang mendukung terhadap terwujudnya negara kesatuan republik Indonesia, berikut ini yang tidak termasuk peristiwa yang mendukung terhadap terwujudnya proses integrasi nasional di Indonesia ialah

a. Dekrit Presiden

b. Sumpah Pemuda

c. Pergerakan Budi Utomo

d. Proklamasi Kemerdekaan

Jawaban

Adapun peristiwa yang tidak termasuk dukungan dari wujud integrasi nasional adalah a. Dekrit Presiden

Pembahasan

Dekrit merupakan istilah untuk kebijakan pada negara yang menjalankan sistem presidensial, dalam hal ini presiden memiliki kekuasaan eksekutif. Dekrit yang dikeluarkan presiden menjadi instrumen resmi yang harus dilaksanakan oleh lembaga dan pemerintah terkait.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa seorang presiden memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan yang berkekuatan hukum. Meskipun demikian, hal ini juga disesuaikan dengan konstitusi serta sistem politik yang berlaku di Indonesia.

Bukan berarti memegang kekuasaan bisa berarti dapat membuat keputusan yang semena-mena dan tidak sejalan dengan konstitusi. Presiden tetap harus mempertimbangkan hak setiap individu dan mempertahankan prinsip demokrasi agar tidak merugikan rakyat.

Selebihnya, pengawasan terhadap dekrit presiden juga perlu ditinjau oleh badan peradilan yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen dan penerapan dari dekrit tidak menyalahi pilar-pilar konstitusi.

Selain itu, sesuai dengan sistem pemerintahan demokratis maka ada peran dari publik dan pers untuk bebas mengevaluasi. Dengan demikian seluruh masyarakat tetap memiliki peran bukan hanya ikut menjalankan, tetapi juga mengawasi penggunaan dekrit.

Salah satu contoh dekrit presiden bisa dikeluarkan ketika adanya kondisi darurat di suatu wilayah negara, misalnya bencana alam. Meskipun diputuskan untuk mengatasi keadaan darurat, dekrit tetap harus menyesuaikan dengan ketetapan hukum yang berlaku.

Ancaman keamanan juga bisa menjadi salah satu pemicu yang mendorong presiden untuk dapat mengeluarkan dekrit agar dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Seperti adanya tindakan pemberontakan dari kelompok tertentu yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Demikian penjelasan yang berkaitan dengan wawasan kenegaraan yang penting untuk diketahui oleh siswa. Seperti yang diketahui bahwa dalam mengelola kemajemukan masyarakat perlu adanya tindakan lanjut yakni mengarahkan ke integrasi nasional. Indonesia mengalami sejarah yang mendukung terhadap terwujudnya negara kesatuan republik Indonesia, berikut ini yang tidak termasuk peristiwa yang mendukung terhadap terwujudnya proses integrasi nasional di Indonesia ialah sesuai penjelasan di atas.

Back to top button