Sosiologi adalah mapel yang mempelajari tentang berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu soal di dalamnya adalah analisislah peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Berikut jawabannya:
Soal:
Analisislah peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas!
Jawaban:
Bagaimana jawaban dari pertanyaan analisislah peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas? Dalam artikel ini, akan dijawab bagaimana analisa tentang hal tersebut.
Pemerintah Indonesia memiliki banyak tugas, salah satunya adalah mengatur bagaimana berjalannya sistem sosial yang berjalan di masyarakat. Sedangkan keadaan sosial di Indonesia sangatlah komplit dengan berbagai kemajemukan yang ada.
Salah satu kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan adanya komunitas. Arti dari komunitas sendiri adalah sekelompok orang dengan berbagai latar belakang sosial yang berbagi lingkungan dengan atas dasar suka sama suka dengan satu hal yang sama.
Komunitas dapat berdasarkan hewan kesukaan, kegiatan kesukaan, dan sebagainya. Komunitas tidak hanya digunakan untuk bersenang-senang, namun juga digunakan dalam mendapatkan networking dan juga pemberdayaan masyarakat sosial.
Bagaimana bisa komunitas dijadikan sebagai wadah pelaksanaan pemberdayaan dalam masyarakat Indonesia? Hal tersebutlah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam melakukan pengaturan dan berbagai regulasi untuk memperdaya masyarakat melalui komunitas.
Pembahasan Mengenai Jawaban
Akan dibahas lebih lanjut mengenai soal tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya komunitas?
1. Rambu-rambu Kebijakan
Peran pemerintah yang pertama dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adalah menjadi rambu-rambu kebijakan bagi komunitas sosial yang ada. Dalam suatu kelompok sosial baik itu komunitas atau organisasi pasti akan ada yang namanya peraturan.
Peraturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang ada. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjadi rambu-rambu kebijakan yang dibuat oleh anggota komunitas atau organisasi.
Meskipun sudah jelas bagaimana pancasila dijadikan acuan pasti dan wajib untuk setiap peraturan, namun pemerintah masih wajib dan berhak untuk menjadi rambu-rambu kebijakan bagi komunitas sosial.
Beberapa kebijakan mungkin harus dilaporkan kepada pihak pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang, agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam suatu komunitas itu sendiri.
2. Pengambil Keputusan dan Pendanaan
Peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas yang kedua adalah menjadi pengambil keputusan dan pendanaan. Peran ini diberlakukan untuk komunitas sosial yang dinaungi langsung dibawah pemerintahan.
Seperti komunitas-komunitas seni dan edukasi, komunitas dengan notaben yang dinaungi oleh pemerintah akan mendapat pendanaan oleh pemerintah secara langsung. Pendanaan yang diberikan biasa digunakan untuk menunjang keberlangsungan dan operasional komunitas.
Dengan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah, komunitas juga tidak dapat memutuskan suatu permasalahan sendiri. Pengambilan keputusan harus dilakukan oleh pihak pemerintah.
3. Pengontrol Pihak Swasta
Adanya komunitas terkadang menjadi ladang peluang bagi oknum-oknum swasta, digunakan untuk memperkaya diri dan melakukan kecurangan dalam sosial masyarakat.
Dalam hal inilah pemerintah hadir untuk terus mengontrol komunitas agar terhindar dari pihak swasta yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi.
Demikianlah jawaban dan pembahasan soal sosiologi yang berbunyi analisislah peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Peran pemerintah dalam komunitas adalah sebagai rambu kebijakan, pengambil keputusan, bagian pendanaan dan pengontrol pihak swasta.
