Bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia yaitu? Pertanyaan tersebut penting untuk diketahui jawabannya. Sehingga tak hanya memperoleh nilai, tetapi juga dapat menambah wawasan mengenai peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Perhatikan penjelasannya berikut:
Pertanyaan
Bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia yaitu?
A. Menunjuk jaksa agung yang berani
B. Menyertakan pendidikan tentang kewarganegaraan di sekolah
C. Mendirikan Komnas HAM serta pengadilan HAM
D. Meningkatkan kebebasan pers
E. Menangani pengunjuk rasa dengan kekerasan.
Jawaban
Sebagai upaya pemerintah dalam memperhatikan penegakan HAM, maka didirikanlah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta pengadilan HAM. Dari namanya, sudah jelas bahwa keduanya melindungi dan menangani kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Dengan begitu, opsi yang benar untuk menjawab pertanyaan di atas adalah C. Mendirikan Komnas HAM serta pengadilan HAM.
Penjelasan dari Jawaban
Komnas HAM, yang merupakan singkatan atau kependekan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang mana merupakan sebuah badan yang memiliki posisi yang sama dengan institusi negara lainnya.
Lembaga ini harus melakukan tugas mulai dari pengkajian, studi/penelitian, dilanjutkan dengan penyuluhan/pengarahan, pemantauan, serta mediasi yang mana berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.
Tujuan dari dibentuknya Komnas HAM adalah untuk melindungi dan juga menegakkan HAM atau hak asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Berikut adalah tujuan pembentukan Komnas HAM menurut undang-undang pasal 76:
- Membangun lingkungan yang mendukung pelaksanaan HAM yang mana sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila Indonesia, Deklarasi Universal HAM, Piagam PBB, serta UUD 1945.
- Meningkatkan upaya perlindungan serta pelaksanaan HAM agar setiap masyarakat Indonesia dapat berkembang secara keseluruhan. Dan juga mampu berperan serta dalam banyak aspek kehidupan manusia.
Komnas HAM terdiri dari individu-individu terkemuka dalam masyarakat yang memiliki kemampuan profesional, berkomitmen tinggi, dan memiliki integritas yang kuat.
Tidak hanya itu, anggota Komnas HAM juga harus mempertahankan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang berdasarkan pada prinsip keadilan, serta menghormati HAM dan juga tanggung jawab mendasar sebagai manusia.
Tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah mendirikan pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM.
Saat transisi dari pemerintahan otoriter ke sistem demokrasi, peran Pengadilan HAM sangatlah krusial dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk warga Indonesia.
Penjelasan Tambahan
Tanggung jawab moral, hukum, serta politik dipegang oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan hukum, hal ini terutama terkait pelanggaran HAM di masa dan pasca pemerintahan Soeharto. Tugas ini penting untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang beradab.
Negara yang beradab ini dapat dicapai apabila keadilan serta pengakuan terhadap HAM meningkat. Apabila tidak demikian, maka Indonesia akan kehilangan moralitasnya.
Dengan demikian, sebagai unsur utama dalam sistem demokrasi, otonomi dan integritas Pengadilan HAM harus senantiasa dijaga oleh seluruh warga negara Indonesia, mulai dari pemerintah, advokat, LSM, perguruan tinggi, organisasi sosial, hingga masyarakat umum.
Itulah jawaban serta penjelasan mengenai pertanyaan “Bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia yaitu?” Oleh karena itu disimpulkan bahwa dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi, maka pemerintah membentuk lembaga Komnas HAM serta pengadilan HAM.
