Rakyat Pribumi Mengartikan Cultuurstelsel dengan Sebutan Tanam Paksa Karena?

Rakyat pribumi mengartikan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena? Istilah tanam paksa ini memang bukan sesuatu yang asing bagi para pelajar Indonesia. Untuk mengetahui mengapa istilah tersebut digunakan oleh rakyat pribumi, simak penjelasannya berikut ini:

Pertanyaan

Rakyat pribumi mengartikan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena?

A. Pelaksanaannya dilakukan secara paksa dan yang melanggar akan dikenai hukuman fisik.

B. Tidak ada pemberian upah dalam pelaksanaannya.

C. Terdapat sistem juri yang berlaku.

D. Sistem residen masih dipertahankan.

E. Penanaman modal oleh pengusaha asing di Indonesia.

Jawaban

Cultuurstelsel merupakan tugas wajib bagi pribumi yang ada di Jawa untuk menanam tanaman ekspor. Cultuurstelsel disebut oleh rakyat pribumi sebagai tanam paksa, sebab dilakukan dengan paksaan. Bagi yang melanggar akan dihukum dengan berat secara fisik.

Maka dari itu, jawaban yang benar untuk menanggapi soal di atas adalah A. Pelaksanaannya dilakukan secara paksa dan yang melanggar akan dikenai hukuman fisik.

Penjelasan dan Pembahasan

Cultuurstelsel adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan para petani pribumi menyisakan sebagian lahan miliknya untuk dibuat sebagai tempat menanam komoditas ekspor. 

Bagi yang tidak memiliki lahan sawah, maka diwajibkan untuk bekerja mengolah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda. Terdapat sejumlah peraturan yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan cultuurstelsel yang isinya sebagai berikut:

• Berdasarkan kesepakatan, warga menyediakan sebagian lahannya untuk digunakan menanam tanaman yang bisa dijual di pasar luar negeri.
• Lahan yang digunakan untuk cultuurstelsel dilarang melebihi seperlima dari total lahan pertanian yang dimiliki.
• Pekerjaan serta waktu untuk menanam komoditi ekspor dilarang lebih banyak dari pekerjaan serta waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi.
• Lahan yang digunakan untuk menanam komoditi ekspor bebas dari pajak tanah.
• Hasil panen tanaman komoditi harus diserahkan ke pemerintah kolonial. 
• Apabila hasil panen melebihi pajak tanah, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani tersebut.
• Jika gagal panen bukan karena kesalahan petani, pemerintah yang bertanggung jawab.
• Warga desa bekerja di lahan-lahan penanaman di bawah pengawasan langsung dari penguasa setempat, sementara petugas kolonial melakukan pengawasan secara umum.

Rakyat pribumi menyebut cultuurstelsel sebagai tanam paksa, sebab dijalankan dengan paksa dan menyengsarakan rakyat pribumi.

Sesuai dengan peraturan tersebut, seharusnya rakyat pribumi diberikan hak untuk menolak praktek tanam paksa dan tanah yang disewakan oleh masyarakat harus didasarkan pada persetujuan dan keinginan rakyat.

Namun, pada kenyataannya, rakyat dipaksa harus menyewakan tanahnya dan bahkan tanah yang digunakan melebihi seperlima, kadang-kadang bahkan mencapai setengah tanah petani.

Selain itu, kelebihan hasil panen tidak dikembalikan pada petani. Petani pun bertanggung jawab atas kegagalan panen secara keseluruhan. Lalu buruh dipaksa untuk bekerja dengan upah yang sangat kecil selama 8 bulan setiap tahun. 

Itulah jawaban dan penjelasan dari mengapa istilah tanam paksa dipakai untuk mengartikan cultuurstelsel. Hal ini dikarenakan, sistemnya dijalankan secara paksa dan lebih menyengsarakan rakyat.